2nd
JUN

Hemat Energi SMS Naik

Posted by admin under Politik

Tidak ada rotan, akar pun jadi , Pemerintah memberlakukan tarif sms baru berkisar Rp:23/sms.

Langkah ini diambil sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.08/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi, di mana penyelenggaraan interkoneksi harus berdasarkan biaya dan setelah sekian lama Pemerintah mengumumkan setelah adanya pengurangan Layanan berbasis konten sesuai kesepakatan  Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)  dengan menerbitkan Surat Edaran No. 177 Tahun 2011 tertanggal 14 Oktober 2011 agar operator menghentikan promosi layanan premium.

Dilihat dari alur waktu tersebut, dengan adanya pengurangan atau penghentian layanan konten berbayar, berdampak pendapatan pemerintah yang berasal dari jasa telekomunikasi kepada pemerintah berupa pajak yang mengalami defisit, sehingga pemerintah tidak tinggal diam, sebagai konsekuensinya diaambil langkah pemberlakukan biaya layanan sms yang dibebankan kepada masyarakat, dengan berdalih untuk melindungi konsumen yaitu masyarakat dan menekan jumlah sms promosi yang kian marak .

Bayangkan saja “pada tahun 2011 lalu pemakaian percakapan suara (minutes of usage) mencapai 180 miliar menit percakapan, dan 260 miliar unit SMS, serta 27.000 terabyte transaksi data(sumber:investor.co.id)”, dan  “Regulator telekomunikasi menegaskan para penyedia konten mobile wajib membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) telekomunikasi sebesar 0,5% dan BHP Kewajiban Pelayanan Universal  (USO) sebesar 1,25%(indonesiafinancetoday.com). Pungutan ini diambil dari pendapatan kotor perusahaan.

Kewajiban tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1/2009 tentang Jasa Pesan (SMS) Premium dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat”.

Dengan adanya data tersebut kita bisa lihat mengapa pemerintah mengambil kebijakan menaikan tarif standart sms bersamaan dengan pengambilan kebijakan hemat energi disemua kalangan, langkah pertama yang diambil adalah konsumsi BBM(bahan bakar minyak) pertamax dikalangan lembaga institusi dan pelaku ekonomi.

Disatu sisi pemerintah ingin mengontrol jumlah BBM bersubsidi ditiap daerah agar stok untuk tahun depan dapat terpenuhi, hal ini diambil mengingat harga minyak mentah dunia semakin tahun semakin merangkak naik dan APBN tetap stabil. Bagaimana dengan pendapat anda? <LeoGa>

Prediksi penilaian: (Y=Mendukung, N=Menunggu Evaluasi)

Operator Nilai
Telkomsel Y
Axis N
XL Y
Indosat N
Tri N

Pelaku Usaha penilaian (Y=Rugi, N=Tidak)

Operator Nilai
Operator N
Pemerintah N
User Y
Non User N
Pelaku Bisnis Adverstising Y
Pelaku Bisnis Non Adv. Y

sumber:
indonesiafinancetoday.com
investor.co.id
Penulis:
Airlangga Tira Agustinus


Leave a Reply


 LeoGa Theme